MANADO | Portalsulutnew.com — Wali Kota Manado Andrei Angouw menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tidak boleh sekadar formalitas. Ia dengan tegas meminta seluruh perangkat daerah menghentikan ego sektoral dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Angouw saat membuka Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Manado. Forum strategis ini dihadiri Asisten II Setda, pimpinan Bapperida, anggota DPRD Kota Manado, perwakilan kecamatan, hingga unsur teknis terkait.
Di hadapan para kepala perangkat daerah, Andrei Angouw menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan penentu arah pembangunan Manado ke depan. Karena itu, setiap program wajib memiliki tujuan yang jelas, indikator terukur, serta manfaat nyata bagi warga.
“Kalau indikatornya kabur, kerjanya juga pasti kabur. Kita harus tahu persis apa yang mau dicapai,” tegas Angouw, memberi sinyal evaluasi keras terhadap program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil konkret.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Kota Manado, Marcos Kairupan, memaparkan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses panjang, mulai dari musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan hingga konsultasi publik.
“Forum perangkat daerah menjadi tahapan krusial untuk menyelaraskan program lintas OPD agar tidak tumpang tindih”,terang Kairupan.
Menurutnya, fokus forum kali ini adalah penajaman target kinerja, penyesuaian lokasi dan sasaran program, serta penyelarasan pagu indikatif sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Seluruh proses diarahkan agar perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat”,tandas Kepala Bapperida Manado.
Sorotan utama mengemuka saat Wali Kota Andrei Angouw menegaskan penerapan prinsip money follow program. Ia menolak pola lama yang menempatkan anggaran hanya karena kewenangan dinas, bukan karena manfaatnya.
“Yang kita biayai adalah program yang mendukung visi dan misi, bukan sekadar karena itu tugas satu perangkat daerah,” ujarnya lugas.
Angouw juga menyebut sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan Manado, sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Namun ia mengingatkan, pengembangan pariwisata tidak bisa dibebankan pada satu dinas semata.
Infrastruktur jalan, drainase, kebersihan kota, hingga keamanan lingkungan adalah satu kesatuan dalam membangun daya tarik wisata.
“Percuma bicara wisata kalau hujan sedikit banjir, kota kotor, dan sampah di mana-mana,” katanya.
Isu pengelolaan sampah bahkan mendapat perhatian khusus. Wali Kota menilai penegakan aturan kebersihan harus disertai efek jera, sekaligus dibarengi edukasi sejak usia sekolah agar budaya bersih menjadi karakter warga Manado.
Selain itu, penanganan kemiskinan ekstrem diminta menjadi prioritas serius. Bantuan sosial, menurut Angouw, harus tepat sasaran dan mendorong kemandirian, bukan mempertahankan ketergantungan.
“Bantu supaya bangkit, bukan supaya bergantung,” tegasnya.
Tak kalah penting, penataan kota, penguatan transportasi umum, pengendalian biaya hidup, hingga pengembangan sektor keagamaan dengan indikator terukur masuk dalam radar prioritas RKPD 2027.
“Targetnya sangat jelas, manado harus tampil sebagai kota yang nyaman, kompetitif, dan menarik bagi sumber daya manusia berkualitas”,pungkasnya.
Forum yang diikuti kepala perangkat daerah, delegasi kecamatan, anggota DPRD, tenaga ahli, serta perwakilan BPS Kota Manado ini ditutup dengan penandatanganan berita acara.
Seluruh masukan akan menjadi bahan finalisasi RKPD 2027 agar dokumen tersebut benar-benar menjadi peta jalan pembangunan Manado, bukan sekadar rutinitas tahunan. (ronay)
