Minut, Portalsulutnew.com – Pengelolaan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai ditelusuri oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, langkah ini berjalan seiring dengan audit terperinci yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran KPU Minut sejak tahun 2018 hingga 2024. Dimana penyelidikan Polda difokuskan pada aliran dan pertanggungjawaban dana hibah serta belanja operasional penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam kurun waktu tersebut.
Diduga ada ketidaksesuaian dari pembelajaan barang dan jasa yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban anggaran yang sah. Terinformasi sejumlah dokumen keuangan telah dimintakan, termasuk laporan realisasi anggaran, kontrak pengadaan, hingga bukti pembayaran kegiatan.
Audit mendalam BPK, untuk menguji kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan perundang-undangan. Audit ini tidak hanya menyoroti aspek administrasi, tetapi juga menilai potensi kerugian negara jika ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, ketika diminta keterangan terkait indikasi pemeriksaan tersebut Ia tidak menampilkan, namun dirinya enggan berkomentar lebih.
“Ia, saya sudah dengar soal adanya pemeriksaan dana KPU oleh Polda, namun masih dalam tahap Audit terperinci BPK, terutama dana yang berasal dari hibah daerah,” terangnya dengan hati-hati, Kamis (5/2) 2026.
Hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Namun, sejumlah pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran KPU Minut dikabarkan mulai dimintai klarifikasi untuk kepentingan penyelidikan awal.
Diketahui pada 2020 anggaran hibah Pilkada KPU Minut mencapai Rp40 miliar, sementara pada Pilkada 2024 dana hibah sebanyak Rp43 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Minut Hendra Lumanauw ketika dikonfirmasi mengatakan audit laporan keuangan tersebut bukan dari tahun 2018 melainkan hanya tahun 2024 saja.
“Untuk audit BPK terkait anggaran Pilkada tahun 2024. Dan itu telah selesai dilaksanakan oleh BPK.” Kata Lumanauw.
Hendra Lumanauw menambahkan KPU Minut menghormati semua langkah para pihak dalam rangka pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pilkada 2024.
