JAKARTA | Portalsulutnew.com – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) tancap gas memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan kapasitas pemerintahan. Bank SulutGo resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara, menandai kolaborasi penting di bidang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.
Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Cabang Bank SulutGo Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Kesepakatan ini diteken langsung Direktur Utama Bank SulutGo, Revino M Pepah, bersama Direktur IPDN Sulut, Dr. Arnold Poli, SH, MAP, disaksikan Komisaris Utama Bank SulutGo Ramoy M. Luntungan serta Direktur Pemasaran Pius Batara.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret membangun ekosistem saling menguntungkan. Bagi IPDN Sulut ini sebagai kawah candradimuka calon pamong praja, kolaborasi tersebut membuka ruang peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan daerah dan literasi perbankan modern bagi dosen serta taruna-taruni.
“Kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti IPDN adalah investasi strategis masa depan. Kami ingin para taruna memahami prinsip keuangan yang sehat, tata kelola akuntabel, serta pemanfaatan produk perbankan digital untuk mendukung efektivitas pemerintahan,” tegas Revino M Pepah usai penandatanganan.
Di sisi lain, Bank SulutGo memandang kemitraan ini selaras dengan visinya sebagai bank pembangunan daerah yang dekat dengan seluruh elemen penggerak pembangunan, termasuk dunia pendidikan pemerintahan. Bank SulutGo menargetkan kontribusi nyata dalam membentuk pola pikir keuangan modern di kalangan calon birokrat.
Direktur IPDN Sulut, Dr. Arnold Poli, menyambut positif sinergi tersebut.
“IPDN tidak hanya mengajarkan teori pemerintahan, tetapi juga kompetensi praktis. Pemahaman pengelolaan keuangan dan akses perbankan adalah keterampilan esensial bagi pamong praja. Kerja sama ini akan memperkaya praktik pembelajaran dan wawasan taruna,” ujarnya.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, Bank SulutGo dan IPDN Sulut berkomitmen mendorong tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik sekaligus memperkuat literasi keuangan di kalangan calon aparatur sipil negara merupakan sebuah fondasi penting menuju pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.***
